Mahfud MD soal Suap BEM FH UBK: Menyedihkan

Pilihan Editor: Kata Serikat Mahasiswa UGM Soal Dugaan Suap ke BEM FH UBK

Tempatdonasi.com – Di tengah gelombang protes yang menggelegar di Jakarta, Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), memberikan tanggapan terhadap isu korupsi yang melibatkan kader mahasiswa. Hal ini terjadi setelah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK) terungkap membawa dugaan suap dalam aksi demonstrasi terkait kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Mahfud menilai kejadian ini mengejutkan, karena menggambarkan bagaimana kekuatan politik bisa memengaruhi tindakan mahasiswa dalam masa kini.

“Pembayaran bagi mahasiswa agar berpindah lokasi aksi menyedihkan, karena menunjukkan bagaimana kepentingan eksternal bisa mengontrol aspirasi mereka,” ujar Mahfud saat diwawancarai di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis, 25 Juni 2026.

Isu suap ini memicu perdebatan publik, terutama setelah sejumlah perwakilan BEM FH UBK menggelar aksi di Jakarta Pusat. Dalam rencana awal, mereka menuntut evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap tidak tepat sasaran. Namun, setelah penyelidikan lebih lanjut, keberadaan uang tunai sebesar 20 juta rupiah terungkap sebagai bagian dari kesepakatan antara aktivis mahasiswa dan pihak tertentu.

Mahfud menjelaskan bahwa praktik penyusupan oleh mahasiswa bukanlah fenomena baru. Dalam masa lalu, saat ia masih aktif sebagai mahasiswa, aktivis kampus sering kali berperan ganda, menjadi intel atau pihak yang diberi tugas untuk memengaruhi kebijakan pemerintah. “Kami justru tidak hanya menjadi pendukung, tetapi juga pihak yang berperan aktif dalam merangkul kebijakan tertentu,” katanya.

Isu yang kini mencuat memiliki dimensi berbeda dari masa sila. Menurut Mahfud, kejadian ini terjadi setelah era Orde Baru runtuh, di mana hubungan antara mahasiswa dan pemerintah menjadi lebih terbuka. Namun, dalam konteks sekarang, ia menyoroti bagaimana aliansi politik bisa memanfaatkan mahasiswa sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. “Kini, mahasiswa diberi uang untuk menyesuaikan arah aksi mereka, sementara sebelumnya mereka bekerja sebagai penghubung antara pihak pemerintah dan kampus,” imbuhnya.

Kasus Suap BEM FH UBK: Proses dan Pengakuan

Proses penyelidikan dugaan suap berawal dari pertemuan antara perwakilan BEM FH UBK dan tim pemerintah. Aksi unjuk rasa yang digelar pada Senin, 15 Juni 2026, menjadi momen penting, karena sejumlah mahasiswa dari berbagai fakultas UBK turut serta menyuarakan tuntutan mereka. Saat itu, wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan untuk bertemu dengan peserta aksi, sehingga 15 mahasiswa diperbolehkan masuk ke kantor wapres untuk berdialog langsung.

Beberapa hari setelah aksi tersebut, polemik memuncak dalam forum klarifikasi internal di kampus. Rekaman video yang diunggah ke media sosial menunjukkan Ketua BEM FH UBK, Muhammad Abdimaludin, secara terbuka mengakui penerimaan dana sebesar 20 juta rupiah. Menurut pengakuan yang dibacakan dalam forum itu, jumlah uang yang telah cair baru mencapai 20 persen dari total komitmen awal, yang diduga mencapai 300 juta rupiah.

Penyebab penerimaan dana tersebut terkait dengan instruksi untuk mengalihkan lokasi demonstrasi dari depan Istana Negara ke depan Gedung DPR RI. “Tujuan utama adalah agar aksi terarah ke tempat yang diinginkan pihak tertentu,” kata Abdimaludin dalam video. Namun, tuntutan mahasiswa untuk memindahkan lokasi gagal sepenuhnya, karena massa tetap mempertahankan posisi mereka di Istana Negara.

Analisis Perubahan Pola Suap dalam Kampus

Menurut Mahfud, perbedaan utama antara masa lalu dan sekarang terletak pada cara penyusupan. Di masa Orde Baru, mahasiswa terlibat dalam kegiatan politik, tetapi secara langsung berperan sebagai pekerja intel. “Kini, mereka dibayar untuk melakukan tugas yang sama, tetapi lebih berupa ‘buzzer’ atau pengaruh yang tersamar,” jelasnya.

Hal ini menunjukkan bahwa suap di dunia kampus sudah mengalami evolusi. Selama ini, pembayaran kepada mahasiswa lebih terbatas pada alokasi kecil, yang mudah diawasi oleh publik. Dengan melibatkan alumni sebagai perantara, Mahfud menilai kasus yang terjadi di BEM FH UBK lebih transparan, meski tetap mengandung unsur manipulasi.

Menurut Mahfud, perjuangan mahasiswa harus tetap dijaga agar tetap bebas dari tekanan politik. “Mahasiswa perlu menjaga independensi dan objektivitas mereka, karena aspirasi mereka adalah panggung untuk memperkuat demokrasi,” katanya. Ia juga menyoroti pentingnya solidaritas antar anggota BEM sebagai bentuk pertahanan dari intervensi eksternal.

Kasus ini berpotensi mengguncang kredibilitas lembaga kampus sebagai tempat pengambilan keputusan. Mahfud mengimbau generasi muda untuk tidak mudah terpecah oleh kepentingan politik. “Kita harus sadar bahwa ada upaya untuk membagi kekuatan mereka, terutama saat suap menjadi alat penguasaan informasi,” tegasnya.

Dalam konteks saat ini, suap kepada BEM FH UBK tidak hanya menjadi isu internal, tetapi juga mencerminkan dinamika politik yang semakin kompleks. Mahfud menilai bahwa perlu adanya sistem pengawasan yang ketat untuk mencegah praktik semacam ini dari berulang. “Jika mahasiswa tidak bisa tetap independen, maka suara mereka akan terdistorsi,” imbuhnya.

Kasus yang terjadi di BEM FH UBK menjadi contoh nyata bagaimana suap bisa memengaruhi partisipasi kampus dalam politik. Mahfud menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak. “Kita harus memahami bahwa kekuasaan politik bisa menjangkau hingga ke tingkat kampus, dan ini memerlukan respons yang cepat dari lembaga penegak hukum,” katanya.

Menyusul dugaan suap tersebut, pihak kampus dan mahasiswa menggagas penegakan aturan internal untuk mencegah kejadian serupa. Namun, Mahfud memprediksi bahwa kasus ini akan terus menjadi bahan pembicaraan publik, terutama karena melibatkan pihak penting seperti wapres dan BEM yang sebelumnya dianggap sebagai representasi suara mahasiswa.

Dengan adanya suap, Mahfud menilai bahwa peran mahasiswa dalam membangun masyarakat demokratis sedang terancam. “Kita harus memastikan bahwa suara mereka tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan eksternal, tetapi juga meng