Sekolah Negeri Sepi Peminat, Ketua DPR: Alarm Evaluasi

Ketua DPR Serukan Pemetaan Nasional Atasi Krisis Peminat Sekolah Negeri

Tempatdonasi.com – Menurunnya jumlah pendaftar di berbagai lembaga pendidikan dasar negeri telah menarik perhatian serius dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharani. Politikus yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menyampaikan seruan agar pemerintah pusat segera menyusun pemetaan menyeluruh terkait faktor-faktor yang menyebabkan fenomena tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk merancang solusi yang tepat sasaran dan berakar pada masalah sebenarnya.

Menurut Puan, keberadaan sejumlah sekolah dasar negeri yang gagal menarik siswa baru di berbagai wilayah harus dijadikan sinyal peringatan bagi pemerintah. Hal ini menuntut adanya evaluasi ulang terhadap peta layanan pendidikan dasar yang telah ada di tingkat nasional. Pernyataan tersebut disampaikan melalui keterangan tertulis yang dikutip pada hari Kamis, 16 Juli 2026.

Munculnya sejumlah sekolah dasar negeri yang tidak memperoleh siswa baru di berbagai daerah harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali peta layanan pendidikan dasar nasional.

Puan menekankan perlunya kajian komprehensif untuk menentukan apakah penurunan jumlah siswa ini merupakan fenomena yang terjadi secara nasional atau hanya kasus-kasus individual di beberapa daerah tertentu. Hasil analisis mendalam tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam merumuskan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah, sehingga tidak terjadi penyamarataan kebijakan yang kurang tepat.

Mengidentifikasi masalah diperlukan agar penanganannya sesuai dengan apa yang terjadi. Jika memang hanya kasuistis, pendekatannya bisa lebih khusus sesuai dengan kriteria setiap daerah.

Lebih lanjut, Puan menjelaskan bahwa jika penurunan jumlah murid memang merupakan masalah nasional, maka pemerintah tidak dapat sekadar menggabungkan atau menutup sekolah-sekolah yang sepi peminat. Sebaliknya, diperlukan penyusunan peta nasional kebutuhan satuan pendidikan sebagai dasar evaluasi keberadaan setiap sekolah. Pemetaan ini harus berbasis desa dan kecamatan dengan mengintegrasikan berbagai data penting.

Data yang perlu diintegrasikan mencakup jumlah anak usia sekolah, tren kelahiran, perkembangan permukiman, kapasitas sekolah, jarak tempuh, kondisi geografis, serta proyeksi penduduk untuk sepuluh tahun ke depan. Dari pendataan komprehensif tersebut, pemerintah dapat menentukan sekolah mana yang perlu direvitalisasi, dikembangkan menjadi sekolah rujukan, digabungkan, atau tetap dipertahankan sesuai kebutuhan.

Puan menegaskan bahwa ukuran keberhasilan kebijakan pemerintah seharusnya tidak diukur dari jumlah sekolah yang digabungkan, melainkan dari kemampuan memastikan setiap anak memiliki akses mudah untuk memperoleh pendidikan dasar yang bermutu. Selain itu, dia mendorong perbaikan kualitas pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, serta peningkatan keamanan sekolah untuk menarik minat orang tua calon siswa.

Negara tidak dapat meminta masyarakat memilih sekolah negeri tanpa memastikan sekolah tersebut benar-benar menawarkan layanan yang dipercaya dan dibutuhkan keluarga.

Data Badan Pusat Statistik yang diperbarui pada Februari 2026 menunjukkan tren penurunan jumlah siswa SD negeri dalam lima tahun terakhir. Jumlah siswa SD Negeri berkurang sekitar 1.700 siswa, turun dari 130.624 siswa pada 2021 menjadi 128.933 siswa pada 2025. Sebaliknya, jumlah siswa SD swasta bertambah hampir 1.900 siswa, dari 18.239 siswa pada 2021 menjadi 20.095 siswa pada 2025. Perubahan ini menunjukkan pergeseran preferensi masyarakat terhadap layanan pendidikan dasar.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga membuka peluang penggabungan atau regrouping sekolah dasar negeri yang mengalami penurunan jumlah siswa secara terus-menerus. Atip, yang ditemui di sela kunjungan ke sekolah di Jakarta Barat pada Senin, 13 Juli 2026, menjelaskan bahwa sekolah dengan penurunan jumlah siswa akan di-regrouping, misalnya dari tiga sekolah menjadi satu sekolah.

Fenomena ini semakin menegaskan perlunya pendekatan holistik dalam menangani masalah pendidikan dasar. Pemerintah tidak hanya perlu fokus pada aspek kuantitas sekolah, tetapi juga kualitas layanan yang diberikan. Transformasi sekolah dasar menjadi hal yang mendesak agar dapat relevan dengan harapan masyarakat dan memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

Dengan adanya pemetaan nasional yang komprehensif, diharapkan pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan sekolah-sekolah negeri. Hal ini akan memastikan bahwa setiap anak, terlepas dari lokasi tinggalnya, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan dasar yang bermutu. Masyarakat pun akan semakin percaya dan memilih sekolah negeri sebagai pilihan utama untuk putra-putri mereka.