6 Tuntutan Mahasiswa ke Jaksa Soal Kasus Febrie Adriansyah

6 Tuntutan Mahasiswa ke Jaksa Soal: Mahasiswa Muhammadiyah Ajukan 6 Tuntutan Mahasiswa ke Jaksa Terkait Kasus Febrie Adriansyah Tempatdonasi.com &ndash

Mahasiswa Muhammadiyah Ajukan 6 Tuntutan Mahasiswa ke Jaksa Terkait Kasus Febrie Adriansyah

Tempatdonasi.com – Gerakan mahasiswa yang dipimpin oleh DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kembali menunjukkan kekuatan kolektifnya melalui demonstrasi yang digelar di depan gerbang Gedung Utama Kejaksaan Agung. Aksi ini merupakan wujud kepedulian terhadap proses hukum yang sedang berlangsung terkait mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, yang kini menjadi tersangka dalam kasus korupsi penanganan perkara PT Asabri. Melalui aksi ini, mahasiswa menyampaikan 6 Tuntutan Mahasiswa ke Jaksa untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses hukum.

Kehadiran puluhan mahasiswa dari berbagai daerah menunjukkan antusiasme tinggi terhadap isu pemberantasan korupsi di kalangan aparatur penegak hukum. Mereka tidak hanya datang sebagai penonton, tetapi membawa pesan tegas bahwa masyarakat tidak lagi menerima ketidakadilan dalam sistem peradilan Indonesia. Aksi ini menjadi momentum penting bagi mahasiswa untuk terlibat aktif dalam pengawasan terhadap kinerja kejaksaan.

Rincian Enam Tuntutan Utama

Sekretaris Jenderal DPP IMM, M. Zaki Mubarak, menjadi perwakilan utama yang menyampaikan enam tuntutan kepada pihak kejaksaan. Dalam orasinya yang berlangsung pada Selasa, 21 Juli 2026, ia membuka dengan kalimat yang penuh makna:

Bismillahirrahmanirrahim pernyataan sikap Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

Zaki menekankan bahwa pemulihan kepercayaan publik merupakan hal krusial dalam memberantas tindak pidana korupsi. Menurutnya, kepercayaan tersebut tidak dapat dibangun hanya melalui slogan-slogan kosong, melainkan memerlukan keberanian nyata dalam menegakkan hukum secara konsisten, transparan, dan tanpa pandang bulu. Keenam tuntutan tersebut mencakup berbagai aspek penting dalam proses hukum kasus Febrie Adriansyah.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa tidak boleh ada ruang bagi impunitas dalam kasus ini. Tegasnya, setiap aparatur penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, termasuk ketika mereka sendiri terlibat dalam pelanggaran hukum. Mahasiswa juga menuntut agar proses penyidikan dilakukan secara terbuka dan dapat dipantau oleh masyarakat.

Tim Khusus dan Proses Hukum

Jaksa belakangan menjadi sorotan publik setelah Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik kepolisian dalam perkara penanganan kasus korupsi PT Asabri. Kini, kasus yang melibatkan mantan pejabat tinggi kejaksaan tersebut sudah dialihkan ke kejaksaan untuk penanganan lebih lanjut. Untuk menjaga objektivitas penyidikan, kejaksaan lantas membentuk tim khusus yang terdiri dari sembilan orang jaksa senior untuk menangani kasus Febrie secara tuntas.

Pembentukan tim ini menunjukkan keseriusan pihak kejaksaan dalam memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Mahasiswa menyambut baik langkah ini dan berharap tim khusus dapat bekerja secara independen tanpa intervensi dari pihak manapun. Proses hukum yang transparan akan menjadi kunci dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga kejaksaan.

Aksi Konstitusional di Seluruh Indonesia

Zaki juga mengajak seluruh Dewan Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di seluruh Indonesia untuk menggelar aksi konstitusional di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di wilayah masing-masing. Hal itu sebagai bentuk pengawalan terhadap agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Aksi-aksi regional ini diharapkan dapat menciptakan tekanan kolektif yang lebih besar terhadap pihak berwenang agar kasus Febrie Adriansyah dapat diselesaikan dengan adil dan transparan.

Mahasiswa tidak hanya menuntut keadilan bagi kasus tertentu, tetapi juga menginginkan reformasi sistemik dalam penanganan korupsi di Indonesia. Dengan langkah-langkah yang diambil, DPP IMM menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya aktif dalam isu-isu pendidikan, tetapi juga memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan penegakan hukum di negara ini. Melalui 6 Tuntutan Mahasiswa ke Jaksa ini, gerakan mahasiswa berharap dapat menjadi katalisator perubahan positif dalam sistem peradilan Indonesia.