Polisi Belum Terima Surat Restorative Justice Adam Deni

Polisi Masih Tunggu Permohonan Keadilan Restoratif dari Adam Deni

Perkembangan Kasus Pengrusakan Ruko di Cilincing Terus Berlanjut

Tempatdonasi.com – Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara masih menunggu surat permohonan keadilan restoratif yang diajukan oleh Adam Deni, seorang selebritas Instagram yang ditangkap atas dugaan merusak properti di sebuah ruko di Cilincing, Jakarta Utara. Pria berusia 30 tahun ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, namun hingga kini belum ada indikasi bahwa ia mengajukan metode penyelesaian sengketa secara restoratif.

“Sampai saat ini, kami belum menerima surat terkait permohonan keadilan restoratif tersebut. Tersangka ADG masih belum mengajukan permintaan resmi untuk proses RJ,” jelas Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara, Ajun Komisaris Bima Sakti dalam keterangan tertulis kepada media, Senin, 22 Juni 2026.

Kasus ini menarik perhatian publik setelah Adam Deni ditangkap oleh petugas kepolisian pada Sabtu, 20 Juni 2026. Menurut laporan sebelumnya, ia langsung mengajukan penyelesaian melalui restorative justice setelah ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Utara. Namun, keterangan dari Bima Sakti menunjukkan bahwa proses hukum tetap berjalan dengan langkah-langkah formal.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Budi Hermanto, mengonfirmasi bahwa Adam Deni telah resmi ditahan sebagai tersangka. Ia menyebutkan bahwa pihaknya memang menerima permintaan dari tersangka untuk menyelesaikan kasus dengan pendekatan keadilan restoratif, tetapi belum ada surat resmi yang diterima.

Menurut kronologi yang disampaikan oleh penyidik, Adam Deni terlebih dahulu datang ke lokasi usaha korban dan memaksa masuk. Setelah itu, ia melakukan tindakan merusak, termasuk mematahkan papan reklame atau neon box toko, menggundul dinding pembatas, serta merusak properti lain seperti kursi dan fasilitas sanitasi. Kejadian tersebut berlangsung pada Kamis, 18 Juni 2026, sekitar pukul 19.30.

Kepolisian Sektor Cilincing pun segera bergerak setelah menerima laporan dari karyawan dan petugas keamanan. Tim penyidik langsung menangkap Adam Deni, yang kemudian dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan, ia mengakui seluruh perbuatannya dan menegaskan bahwa motif tindakannya berasal dari perselisihan pribadi.

Meski demikian, korban tetap meminta penegakan hukum secara profesional. Budi Hermanto menambahkan bahwa aksi Adam Deni termasuk penggunaan senjata airsoft gun sebagai alat intimidasi, sehingga pihak polisi menjeratnya dengan Pasal 306 KUHP. Selain itu, ia juga dikenai Pasal 521 KUHP yang berkaitan dengan perusakan barang milik orang lain.

Kerugian yang dialami korban akibat peristiwa tersebut diestimasi mencapai Rp15 juta. Jumlah ini mencakup kerusakan pada mobil yang sedang terparkir di lokasi, serta beberapa elemen properti ruko. Meski penyelesaian melalui restorative justice dianggap sebagai alternatif yang lebih manusiawi, polisi tetap memprioritaskan proses hukum formal sebagai langkah utama.

Pilihan Editorial: Kriminalitas dan Kondisi Ekonomi Jakarta

Dalam pilihan editorial, pengamat hukum mengaitkan meningkatnya kasus kriminalitas di Jakarta dengan tekanan ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat. Kehadiran restorative justice sebagai metode penyelesaian sengketa menjadi solusi yang diminati, terutama dalam kasus yang melibatkan perselisihan pribadi. Namun, apakah metode ini cukup efektif untuk kasus serius seperti perusakan properti dan penggunaan senjata?

Dalam konteks ini, peran polisi menjadi kritis. Selain menangani kasus kekerasan, mereka juga harus memastikan bahwa keadilan restoratif diterapkan secara tepat sesuai aturan hukum. Menurut Budi Hermanto, keterlibatan senjata api dalam aksi Adam Deni menunjukkan bahwa kasus ini tidak hanya tentang kerusakan fisik, tetapi juga melibatkan elemen ancaman terhadap keamanan publik.

Proses hukum yang sedang dijalani Adam Deni mencerminkan konsistensi polisi dalam memproses kasus kejahatan. Meski ia mengajukan keadilan restoratif, polisi tetap memastikan bahwa semua bukti diperiksa secara menyeluruh sebelum menentukan tindakan lebih lanjut. Dalam hal ini, status tersangka dan tahanan menjadi indikasi bahwa hukum tetap menjadi pilihan utama.

Kasus Adam Deni juga memicu diskusi tentang pendekatan hukum yang lebih modern di Indonesia. Restorative justice dianggap sebagai alat untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa, sekaligus memperkuat hubungan antara pelaku dan korban. Namun, adanya senjata airsoft gun dalam aksinya menimbulkan pertanyaan apakah metode ini cukup untuk menyelesaikan kasus yang disangkakan melanggar Pasal 521 KUHP.

Dalam upaya memperkuat pendekatan hukum, polisi perlu memastikan bahwa penggunaan restorative justice tidak mengurangi keadilan. Meski ada keinginan dari pelaku untuk menyelesaikan sengketa secara lebih santai, proses hukum tetap dianggap sebagai jaminan bahwa tindakan kriminal tidak terlewat. Dengan adanya kerugian materi sebesar Rp15 juta, kasus ini bisa menjadi contoh bagaimana keseimbangan antara keadilan dan kesantunan bisa dicapai.

Selain itu, kasus ini juga menggambarkan dinamika masyarakat Jakarta yang terus berkembang. Dengan semakin banyak selebritas yang terlibat dalam peristiwa kriminal, publik semakin memperhatikan cara penegak hukum menangani kasus-kasus yang melibatkan tokoh publik. Proses hukum Adam Deni menjadi bukti bahwa hukum tetap berlaku adil, sekalipun pelaku adalah seorang selebritas.

Perlu diingat bahwa restorative justice bukan berarti pengadilan tidak diperlukan. Metode ini lebih menekankan pada kesepakatan antara korban dan pelaku, namun tetap harus didukung oleh bukti-bukti yang valid. Dalam kasus Adam Deni, polisi mengatakan bahwa permintaan tersebut belum diterima, yang berarti proses hukum tetap berjalan sesuai dengan standar yang berlaku.

Sebagai penutup, kasus ini menjadi bahan evaluasi dalam penerapan hukum di era digital. Dengan adanya media sosial, aksi kriminal yang sebelumnya terjadi secara diam-diam kini menjadi sorotan publik. Polisi harus terus memperkuat komunikasi dengan masyarakat agar keadilan bisa diakses dengan lebih cepat dan transparan. Selain itu, pertimbangan terhadap penggunaan senjata airsoft gun dalam konteks pengancaman juga menjadi perhatian utama dalam penegakan hukum.