Main Agenda: Dirjen Imigrasi ASEAN Bertemu: Ada Pembahasan Kejahatan Scam

Pertemuan Dirjen Imigrasi ASEAN: Fokus pada Tindak Kejahatan Transnasional

Tempatdonasi.com – Sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama antar negara dalam bidang imigrasi, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menghadiri forum ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions (DGICM) yang diadakan pada 22–26 Juni 2026 di Siem Reap, Kamboja. Pertemuan ini merupakan agenda tahunan yang telah berlangsung sejak tahun 1996, dan menjadi kesempatan bagi para pemimpin lembaga imigrasi serta urusan konsuler dari semua negara anggota ASEAN untuk berdiskusi mengenai berbagai tantangan yang dihadapi bersama.

Agenda Khusus: Mengatasi Kejahatan Transnasional

Dalam wawancara di kantornya, Jakarta Selatan, pada Senin, 22 Juni 2026, Hendarsam menjelaskan bahwa forum tahun ini akan menyajikan pembahasan mendalam mengenai isu kejahatan transnasional, khususnya scam. “Kami akan membawa berbagai topik penting, seperti TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dan TPPM (Tindak Pidana Penyelundupan Migran),” ujarnya. Selain itu, pertemuan ini juga menyoroti penguatan kebijakan perbatasan dan koordinasi teknologi untuk mendukung pengawasan lebih efektif terhadap pergerakan orang lintas negara.

Forum DGICM 2026 menjadi pertemuan ke-29 sejak dimulai. Tahun lalu, acara serupa diadakan di Brunei Darussalam, yang menunjukkan upaya konsisten para negara ASEAN dalam menjaga kemitraan. Hendarsam menegaskan bahwa selama ini, kejahatan transnasional menjadi fokus utama dalam diskusi, karena semakin banyaknya kasus yang menyebar di seluruh wilayah.

Penyakit Global: Kenaikan Tahunan Kejahatan Transnasional

Datanya dari Pusiknas (Pusat Kriminalistik Nasional) yang dimiliki polisi menunjukkan bahwa kejahatan transnasional terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2023, jumlah perkara mencapai 55.669, lalu melonjak menjadi 61.907 pada 2024, dan mencapai 64.263 pada 2025. Angka ini menempatkan kejahatan transnasional sebagai urutan kedua terbesar setelah kejahatan konvensional, menurut data yang diungkapkan oleh para peserta.

Penyebab kenaikan ini, kata Hendarsam, beragam. Salah satunya adalah kemudahan akses teknologi digital yang memungkinkan pelaku kejahatan melakukan aktivitas jauh dari batas negara. “Teknologi memberi peluang besar untuk menjalankan skema penipuan dan pencucian uang secara lintas wilayah,” tambahnya. Dalam konteks ini, scam menjadi isu yang mendesak, karena berbagai skema penipuan online dan transaksi internasional semakin menyebar.

Kerja Sama Regional: Tantangan dan Peluang

Dalam pertemuan ini, para delegasi juga membahas kerja sama pengelolaan perbatasan, yang menjadi kunci dalam mengendalikan pergerakan orang ilegal. Hendarsam menyebutkan bahwa koordinasi antar negara diperlukan untuk memperketat pengawasan di titik-titik masuk, terutama di tengah peningkatan aktivitas kejahatan penyelundupan. “Kami ingin membangun sistem berbagi data yang lebih cepat dan akurat untuk mengidentifikasi potensi ancaman,” katanya.

Forum ini juga menjadi wadah untuk meningkatkan pertukaran informasi dan pengalaman antar lembaga. Hendarsam menyoroti bahwa kejahatan transnasional tidak hanya melibatkan peredaran uang, tetapi juga mencakup kehutanan, satwa liar, perikanan, serta perdagangan benda cagar budaya. “Selain itu, narkoba dan prekursor juga menjadi bagian penting dari agenda,” jelasnya. Dengan menggabungkan kekuatan bersama, diharapkan penanganan kejahatan lintas negara bisa lebih efektif.

Transnasional: Kecil Tapi Mengancam

Menurut Hendarsam, kejahatan transnasional memiliki dampak besar meski terlihat kecil. “Kasus-kasus ini sering kali menyebar secara cepat karena pelaku menggunakan jaringan yang luas dan bergerak di antar negara,” tegasnya. Contoh nyata dari fenomena ini adalah kejahatan perdagangan orang, yang terus meningkat karena peningkatan permintaan tenaga kerja di luar negeri. Pusiknas mencatat bahwa industri ini menjadi salah satu sumber pendapatan besar bagi pelaku kejahatan, terutama di daerah dengan ekonomi lemah.

Korupsi dan pencucian uang juga menjadi isu yang sering muncul dalam forum. Para delegasi sepakat bahwa kejahatan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan. “Kami perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan pemberdayaan lembaga penegak hukum di tingkat regional,” katanya. Hendarsam menekankan bahwa kolaborasi antar negara sangat penting untuk menindak pelaku kejahatan yang bergerak lintas batas.

Perkembangan Terkini: Scam Jadi Perhatian Utama

Salah satu topik yang mendapat fokus utama adalah kejahatan scam, yang menurut Hendarsam menjadi ancaman serius bagi masyarakat. “Scam terus berkembang karena banyak pelaku menggunakan teknik yang semakin rumit dan tersembunyi,” ujarnya. Dalam beberapa tahun terakhir, scam dianggap sebagai bentuk kejahatan transnasional yang paling dominan, terutama dengan adanya skema penipuan online yang semakin memudahkan akses ke masyarakat luas.

Scam juga berdampak signifikan pada perekonomian, terutama bagi masyarakat yang kurang paham tentang keamanan digital. Hendarsam menegaskan bahwa para pemimpin imigrasi harus berperan aktif dalam memerangi kejahatan ini. “Dengan membangun kerja sama teknologi dan berbagi data pelaku scam, kami bisa mengurangi jumlah korban,” tuturnya. Ia juga menyebutkan bahwa beberapa negara ASEAN telah mengambil langkah-langkah seperti memperketat prosedur pemeriksaan dan mengembangkan platform digital untuk melacak transaksi mencurigakan.

Langkah Strategis: Memperkuat Pertahanan Bersama

Pertemuan DGICM 2026 menurut Hendarsam menjadi langkah strategis untuk memperkuat keamanan dan stabilitas regional. “Kami ingin menciptakan sistem pengawasan yang lebih terpadu dan responsif,” katanya. Hal ini sejalan dengan upaya ASEAN dalam menegakkan hukum secara lintas batas, yang menjadi tantangan utama dalam era globalisasi saat ini.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pertemuan, Hendarsam mengatakan bahwa para peserta juga membahas kebijakan di masa depan, termasuk penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam deteksi dini kejahatan. “AI bisa membantu kita mengidentifikasi pola kejahatan yang sering muncul di negara-negara anggota,” tambahnya. Ia menekankan bahwa kolaborasi ini tidak hanya untuk mengatasi kejahatan, tetapi juga untuk membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

Dengan berbagai topik yang dibahas, pertemuan DGICM 2026 diharapkan menjadi awal dari komitmen yang lebih kuat dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional. Hendarsam berharap kebijakan yang diperoleh dari pertemuan ini bisa segera diimplementasikan, seh