KPAI Kritik Pelibatan Anak dalam Demo Dukung MBG di Batam

KPAI Kritik Pelibatan Anak dalam Demo Dukung MBG di Batam

Tempatdonasi.com – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengeluarkan pernyataan terkait aksi demonstrasi yang diikuti oleh ratusan pelajar di Kota Batam, Kepulauan Riau. Aksi tersebut merupakan bagian dari unjuk rasa yang bertujuan mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut KPAI, keikutsertaan anak-anak dalam demo ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip dasar partisipasi bermakna yang seharusnya dilindungi.

KPAI: Anak Dipakai untuk Agenda Politik Dewasa

Salah satu komisioner KPAI, Sylvana Maria Apituley, mengungkapkan bahwa mobilisasi pelajar dalam aksi demonstrasi tersebut dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan manipulasi oleh pihak-pihak dewasa. “Anak-anak digunakan sebagai alat untuk mendorong agenda politik dewasa, bukan sekadar mengikuti aspirasi mereka sendiri,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Senin, 22 Juni 2026.

“Keterlibatan anak dalam unjuk rasa seharusnya didasarkan pada prinsip kebebasan dan kesadaran, bukan sekadar dipaksa untuk menjadi bagian dari kegiatan yang tidak mereka pahami.”

Sylvana menekankan bahwa peserta demo tidak diberikan ruang untuk memberikan masukan penting dalam penyusunan agenda atau jalannya aksi. Anak-anak, menurutnya, juga mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang kebijakan MBG yang diterapkan di sekolah-sekolah mereka. “Ini menunjukkan kurangnya upaya untuk melibatkan anak secara langsung dalam proses pengambilan keputusan,” jelasnya.

Menurut Sylvana, keterlibatan anak dalam kegiatan politik seperti demonstrasi perlu dilakukan dengan etis, sukarela, aman, dan nyaman. “Anak-anak harus memiliki akses setara dengan partisipasi orang dewasa, sesuai prinsip hak anak yang diamanatkan oleh konstitusi,” imbuhnya. Ia juga menyebut bahwa kasus serupa terus terjadi, terutama dalam konteks politik tertentu.

Kegiatan Demi Mendukung MBG, Tapi Tidak Sesuai Ekspektasi

Aksi demonstrasi yang berlangsung di Batam pada Ahad, 21 Juni 2026, dipimpin oleh Aliansi Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis. Ratusan siswa SD dan SMP ikut serta dalam rombongan massa tersebut. Namun, keikutsertaan mereka memicu kritik dari KPAI.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, mengakui pihaknya mengumpulkan guru dan kepala sekolah untuk berpartisipasi dalam kegiatan itu. Ia menjelaskan bahwa tujuan aksi tersebut adalah untuk memastikan program MBG tetap berjalan. “Kami menganggap kegiatan pawai ini sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan yang memberikan manfaat kepada anak-anak,” kata Hendri, seperti dilansir Batamnews.

Meski demikian, Sylvana menyebut bahwa pernyataan tersebut tidak cukup untuk mengatasi masalah utama, yaitu kurangnya edukasi tentang MBG bagi pelajar. “Anak-anak mungkin tidak menyadari bahwa MBG bisa dihentikan secara sementara atau selamanya, meski mereka yang terlibat secara langsung,” lanjutnya. Ia menambahkan bahwa partisipasi mereka perlu didukung oleh pemahaman yang jelas, bukan hanya sekadar mengikuti perintah.

KPAI: Penindasan atas Hak Anak Harus Dihindari

Dalam pengamatan KPAI, keterlibatan anak dalam kegiatan politik seperti ini sering kali dianggap sebagai bentuk penindasan terhadap hak-hak mereka. “Anak bukan hanya sekadar objek, tapi subjek yang harus dihargai dalam setiap pengambilan keputusan,” ujarnya. Sylvana menyoroti bahwa kebijakan MBG, meski bernilai sosial tinggi, bisa menjadi sasaran kritik jika tidak disampaikan secara transparan.

KPAI juga mengingatkan bahwa partisipasi anak dalam demonstrasi perlu mengedepankan prinsip-prinsip hak anak, seperti hak untuk memilih, mengambil keputusan, dan berpartisipasi secara aktif. “Anak-anak harus diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi mereka, bukan hanya menjadi alat untuk menyelesaikan konflik politik,” jelasnya. Ia menilai bahwa dalam kasus MBG, keterlibatan anak tidak cukup menyeluruh untuk menjamin keberlanjutan program tersebut.

KPAI berharap pihak-pihak terkait, termasuk lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat, dapat memperbaiki metode pelibatan anak dalam kegiatan politik. “Perlu ada langkah konkret untuk memastikan anak-anak paham isi kebijakan yang mereka dukung atau lawan,” tambah Sylvana. Menurutnya, keberhasilan program seperti MBG bergantung pada partisipasi yang sebenarnya dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak.

Sementara itu, pengamat sosial menyebut bahwa aksi demonstrasi tersebut menunjukkan bagaimana anak-anak sering kali dijadikan bahan politik. “Ini menjadi contoh bagaimana pihak-pihak tertentu memanfaatkan kecemburuan anak terhadap program pemerintah untuk mencapai tujuan politik mereka sendiri,” kata salah satu ahli. Ia menambahkan bahwa fenomena ini bisa berdampak pada kesehatan mental dan pendidikan anak, karena mereka terus-menerus ditarik ke dalam konflik yang tidak sepenuhnya mereka pahami.

Dalam rangka meningkatkan keterlibatan anak, KPAI menyarankan pihak terkait melakukan sosialisasi yang lebih baik sebelum mengundang mereka untuk berdemo. “Kegiatan seperti ini perlu diawali dengan pemahaman menyeluruh, agar anak-anak tidak hanya sekadar menunjukkan dukungan, tetapi juga bisa menjadi mitra dalam memutuskan masa depan program MBG,” pungkas Sylvana. Ia berharap, ke depannya, partisipasi anak dalam politik bisa lebih bersifat sukarela dan berimbang.

KPAI juga mengungkapkan bahwa pelibatan anak dalam demonstrasi bukanlah hal baru. “Kasus serupa sudah terjadi beberapa kali, baik dalam bentuk protes maupun dukungan terhadap kebijakan tertentu,” ujarnya. Dengan adanya kebijakan seperti MBG, banyak anak yang menikmati manfaatnya, tetapi mereka juga bisa menjadi korban jika tidak diberikan perlindungan yang memadai.

Perspektif Pendidikan dan Kesejahteraan Anak

Dari perspektif pendidikan, keikutsertaan anak dalam aksi demo di Batam menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penggunaan waktu belajar. “Anak-anak yang seharusnya fokus pada pelajaran, justru terlibat dalam kegiatan politik yang memakan banyak energi,” kata salah satu pengajar. Hal ini bisa mengganggu proses belajar-mengajar, terutama jika anak-anak tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara sukarela.

Di sisi lain, kebijakan MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan anak. Program ini memberikan makanan bergizi secara gratis kepada siswa, yang sangat penting bagi mereka yang kurang mampu. “Namun, jika anak-anak terlibat dalam konflik politik terkait MBG, mereka mungkin tidak fokus pada tujuan program itu sendiri,” ujar Sylvana. Ia menekankan bahwa aksi demonstrasi harus didasarkan pada penjelasan yang jelas, agar anak-anak bisa memahami manfaat dan risiko yang terkait.

KPAI juga meminta pemerintah memberikan kebebasan kepada anak-anak dalam menyampaikan pendapat, termasuk tentang MBG. “Anak-anak punya hak untuk menolak atau mendukung kebijakan tersebut, asalkan mereka diberi informasi yang tepat,” kata Sylvana. Dengan dem