Ombudsman Minta Latihan Militer untuk Manajer Kopdes Disetop

Ombudsman Minta Latihan Militer untuk Manajer Kopdes Disetop

Tempatdonasi.com – Dalam upaya mengevaluasi kebijakan pelatihan kemiliteran yang diikuti oleh calon manajer Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP), Ombudsman Republik Indonesia melalui anggotanya, Manager Nasution, menyoroti kejadian kematian empat peserta pelatihan sebagai titik balik yang perlu diperhatikan. Menurut Manager, insiden tersebut menunjukkan bahwa model pelatihan yang dijalankan tidak memenuhi standar keselamatan. Ia menekankan bahwa pemerintah harus segera menghentikan program tersebut hingga semua aspek keamanan peserta terjamin.

“Empat kematian sudah lebih dari cukup untuk dijadikan dasar kritis terhadap pelatihan ini,” ujar Manager dalam pernyataan tertulis yang diterbitkan pada Sabtu, 27 Juni 2026. Ia mengingatkan bahwa kebijakan ini perlu direvisi guna menghindari risiko serupa di masa depan.

Manager menjelaskan bahwa calon manajer koperasi desa dituntut mampu mengelola keuangan, membangun organisasi, menyusun strategi bisnis, serta meningkatkan kualitas anggota. Namun, ia menegaskan bahwa tidak ada keahlian penting dalam bidang tersebut yang memerlukan pelatihan dasar kemiliteran. “Disiplin memang elemen penting, tetapi disiplin tidak harus dilakukan melalui pendekatan militerisasi,” tambahnya.

Kebijakan pelatihan ini, menurut Manager, mengabaikan prinsip keamanan peserta. Ia mempertanyakan alasan pemerintah memaksakan pendekatan militer kepada calon manajer yang seharusnya fokus pada kemampuan administratif dan manajerial. “Jika kebijakan ini tidak disesuaikan dengan tujuan pembangunan lokal, maka akan mengganggu proses pengambilan keputusan yang efektif,” katanya.

“Setiap kejadian kecelakaan selalu diiringi janji evaluasi, tetapi empat korban meninggal memperlihatkan bahwa evaluasi sebelumnya tidak memberikan hasil yang bermakna,” ujar Manager. Ia menekankan bahwa kejadian ini seharusnya menjadi momentum untuk merevisi sistem pelatihan dan memastikan standar keselamatan peserta diterapkan secara ketat.

Menurut Manager, jika korban terus bertambah tanpa perubahan signifikan dalam desain program, maka persoalan ini bukan lagi sekadar kecelakaan, melainkan desain kebijakan publik yang dinilai tidak efektif. “Korban yang terus meningkat akan menimbulkan pertanyaan terhadap kredibilitas lembaga penyelenggara dan komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat,” katanya.

Pilihan Editor: Apa Saja Materi Pelatihan Militer Calon Manajer Koperasi

Sebagai lembaga pengawas kebijakan publik, Ombudsman Republik Indonesia memiliki wewenang untuk meninjau program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjadi dasar pelatihan calon manajer KDMP. Manager Nasution menambahkan bahwa SPPI KDMP termasuk dalam rangkaian program negara yang menyangkut hak warga negara untuk mendapatkan layanan aman, profesional, dan sesuai standar. “Ombudsman dapat melakukan investigasi secara mandiri tanpa menunggu laporan dari masyarakat,” jelasnya.

Dalam konteks ini, Manager mengatakan bahwa pemerintah harus menjelaskan landasan ilmiah dan konstitusional untuk mengharuskan calon manajer mengikuti pelatihan militer. Ia menyoroti bahwa alasan disiplin dan pengendalian diri, yang menjadi dasar penggunaan pendekatan militer, tidak cukup kuat untuk menutupi risiko kemanusiaan yang terjadi. “Penggunaan model pelatihan ini harus didukung oleh data dan bukti yang jelas, bukan sekadar slogan atau harapan,” tegas Manager.

“Apabila terdapat maladministrasi, Ombudsman berhak meminta keterangan dari kementerian, panitia penyelenggara, atau institusi pelatihan. Proses ini mencakup pemeriksaan dokumen terkait, investigasi lapangan, serta pembuatan rekomendasi untuk memperbaiki sistem,” kata Manager. Ia juga menegaskan bahwa Ombudsman dapat menyusun langkah korektif yang sesuai dengan kondisi nyata program.

Manager menyarankan bahwa seluruh aspek program, termasuk perencanaan, standar keselamatan, kesiapan fasilitas medis, dan koordinasi antarlembaga, perlu dianalisis ulang. Ia menekankan bahwa metode pelatihan harus selaras dengan tujuan utama koperasi desa, yaitu mendorong pengembangan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. “Jika pelatihan militer hanya sebagai penguatan disiplin tanpa mempertimbangkan risiko, maka ini justru menimbulkan kontradiksi,” katanya.

Menurut Manager, kebijakan ini juga memerlukan peninjauan kembali terkait prosedur darurat dan penggunaan alat pelatihan yang berpotensi berbahaya. Ia menyoroti bahwa pelatihan yang berisiko tinggi harus diimbangi dengan sistem perlindungan yang memadai, seperti pengawasan medis dan pemantauan kondisi peserta sebelum dan selama pelatihan. “Kami berharap pemerintah dapat memberikan jawaban tuntas mengenai perubahan-perubahan yang diperlukan untuk mencegah kejadian serupa,” ujarnya.

Manajer Nasution menegaskan bahwa kejadian ini tidak hanya memengaruhi keluarga korban, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap program SPPI KDMP. Ia berharap evaluasi yang dilakukan oleh pihak berwenang dapat melahirkan perubahan signifikan, sehingga program pelatihan calon manajer koperasi desa tidak lagi dianggap sebagai kebijakan yang berisiko tinggi. “Kebijakan harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, bukan pada prinsip kepercayaan tanpa bukti,” pungkasnya.