Jeda Pengembalian Amplop Raja Juli ke Bupati Kuansing

Jeda Pengembalian Amplop Raja Juli ke Bupati Kuansing: Penjelasan dan Konteks

Tempatdonasi.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memberikan tanggapan resmi terkait jeda waktu pengembalian amplop oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, ke Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby. Sebelumnya, Raja Juli menyatakan bahwa amplop tersebut ditinggalkan oleh Suhardiman setelah audiensi di Kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026, dan baru dikembalikan pada 12 Juni 2026 melalui ajudannya. Hal ini memicu pertanyaan tentang kejelasan dalam proses pengembalian dana atau barang yang diterima oleh bupati tersebut.

Raja Juli: Tidak Tahu Isi Amplop, Namun Melakukan Pengembalian

Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan bahwa tim penyidik sementara membiarkan investigasi berjalan terlebih dahulu. “Sementara ini biarkan tim penyidik bekerja terlebih dahulu,” ujarnya saat dihubungi pada Jumat, 3 Juli 2026. Sementara itu, Raja Juli Antoni tidak menjawab pertanyaan yang dikirimkan Tempo melalui pesan WhatsApp pada Jumat sore. Panggilan telepon juga tidak direspons.

Di jumpa pers di kantornya, Raja Juli menjelaskan bahwa pengembalian amplop dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moralnya. “Tanggal 12 Juni, 17 hari sebelum OTT [Operasi Tangkap Tangan] itu, sebagai tanggung jawab moral saya, sebagai komitmen pemberantasan korupsi, saya kembalikan amplop yang saya sebenarnya tidak tahu apa isinya,” kata Raja Juli di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta Pusat, Jumat. Menurutnya, amplop ditinggalkan oleh Suhardiman setelah audiensi yang berlangsung di Kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026. Ia mengklaim bahwa pengembalian dilakukan secara resmi oleh ajudannya, dengan surat terima bermaterai yang ditandatangani oleh bupati.

Konteks Kasus Suap di Kuantan Singingi

Kasus ini terkait dugaan suap pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. KPK sedang menyelidiki Bupati Suhardiman Amby yang diduga menerima gratifikasi atau penerimaan lain terkait proses pelepasan kawasan hutan. Raja Juli menegaskan bahwa dia tidak mengetahui isi amplop tersebut, namun merasa tidak memiliki hak atas barang yang diterima dari Suhardiman. “Saya tidak tahu isinya apa, tapi saya merasa tidak memiliki hak terhadap amplop tersebut. Saya meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut,” ujarnya.

Menurut Raja Juli, pengembalian amplop semula dijadwalkan pada 5 Juni 2026. Namun, rencana itu tertunda karena ajudannya harus mendampinginya dalam agenda dinas. Setelah itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan menerbitkan surat tugas pada 11 Juni untuk mengembalikan amplop ke Suhardiman. Ia juga menyatakan telah menghubungi Kepala Kepolisian Daerah Riau untuk memfasilitasi pertemuan ajudannya dengan Suhardiman di Polres Kuantan Singingi. Selain itu, Raja Juli menyebutkan bahwa ia memiliki dokumen penyerahan amplop yang telah ditunjukkan kepada awak media.

Dokumentasi dan Kooperatif dengan KPK

Raja Juli menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan akan bersikap kooperatif jika KPK membutuhkan bantuan dalam penyidikan kasus ini. “Kami akan membantu KPK, akan kooperatif,” katanya. Ia juga membantah pernah menerbitkan surat keputusan (SK) atau persetujuan pelepasan kawasan hutan di Kuantan Singingi. “Tidak ada satu surat pun, tidak ada satu SK pun yang saya keluarkan untuk pelepasan kawasan hutan di Kuantan Singingi,” tambahnya.

Kasus ini bermula saat Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menggelar lelang jabatan Sekretaris Daerah pada April 2025. Dua pejabat mengikuti seleksi, yaitu Asisten I sekaligus Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Fahdiansyah, serta Zulkarnain yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Dalam proses seleksi itu, ada dugaan bahwa Suhardiman meminta sebagian sisa hasil usaha (SHU) dari anggota Koperasi Unit Desa, yang merupakan petani di wilayah tersebut. Permintaan itu diduga dilakukan dengan memotong setengah dari penghasilan para petani, yang hanya mencapai ratusan ribu rupiah setiap bulan.

Keterlibatan dan Proses Investigasi

Suhardiman diduga terlibat dalam penerimaan gratifikasi selama proses pelepasan kawasan hutan. Menurut Taufik Husein, penyidik KPK mengungkapkan bahwa bupati tersebut berperan sebagai penerima dari skema korupsi ini. Sebelumnya, Suhardiman juga diduga mengelola proses pengembalian amplop yang memicu pertanyaan tentang kejelasan dana tersebut.

Dalam penjelasannya, Raja Juli menyatakan bahwa audiensi dengan Suhardiman berlangsung secara terbuka. Ia menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan memiliki berbagai dokumen seperti surat permohonan, daftar hadir, dan notulensi yang siap diserahkan ke penyidik apabila diperlukan. “Audiensi itu diadakan atas permohonan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi,” ujarnya. Raja Juli juga menekankan bahwa ia tidak mengetahui isi amplop dan hanya mengembalikannya setelah menyadari bahwa Suhardiman meninggalkan ruangan pertemuan.

Penjelasan Raja Juli dan Dukungan KPK

Sebagai bentuk transparansi, Raja Juli mengklaim bahwa pengembalian amplop dilakukan secara terdokumentasi. Ia menyebutkan bahwa surat terima bermaterai yang ditandatangani Suhardiman menjadi bukti bahwa proses tersebut sah. Selain itu, ia menyatakan bahwa dokumen-dokumen terkait telah ditunjukkan kepada media sebagai bukti kejelasan peristiwa tersebut.

Proses investigasi KPK ini masih berlangsung, dengan fokus pada pengelolaan dana dan penerimaan gratifikasi dari Suhardiman. Raja Juli menegaskan bahwa ia tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui perubahan status kawasan hutan di Kuantan Singingi, sehingga menyangkal bahwa ada tindakan korupsi yang dilakukan melalui keputusannya. “Amplop tersebut hanya ditinggalkan oleh Suhardiman, dan saya tidak mengetahui isinya,” ujarnya.

Sebagai tanggung