Ini Kata KLH Soal Penyebab Dominasi Sampah Plastik

KLH Ungkap Akar Masalah Dominasi Sampah Plastik di Pantai Dunia

Tempatdonasi.com – Dominasi sampah plastik yang terus menghiasi garis pantai global bukan sekadar cerminan kegagalan kampanye pengurangan plastik. Menurut Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Kementerian Lingkungan Hidup, Agus Rulsy, fenomena ini lebih dalam dari itu. Ia menjelaskan bahwa akar permasalahannya terletak pada pola produksi dan konsumsi yang belum sepenuhnya mengadopsi prinsip keberlanjutan serta tanggung jawab lingkungan.

Agus menyoroti bahwa masyarakat dan industri masih terjebak dalam siklus “produksi sebanyak-banyaknya untuk dikonsumsi sebanyak-banyaknya”. Siklus ini berjalan tanpa mempertimbangkan secara serius dampak jangka panjang dari limbah yang dihasilkan. Pernyataan tersebut disampaikan kepada Tempo pada Senin, 13 Juli 2026, saat menanggapi temuan terbaru mengenai dominasi plastik sekali pakai.

Temuan Studi Global tentang Plastik di Garis Pantai

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kampanye Plastic Free July kembali menggaungkan ajakan kepada masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai. Namun, di tengah intensitas gerakan global tersebut, sebuah studi komprehensif memberikan gambaran yang berbeda. Penelitian berjudul “Food and Beverage Plastics Dominate Global Shorelines: A Harmonized Rank-Based Assessment of Usage Types to Guide Interventions” mengungkap fakta menarik.

Studi ini menunjukkan bahwa plastik sekali pakai, khususnya yang digunakan untuk kemasan makanan dan minuman, masih menjadi penyumbang utama sampah di sepanjang pantai dunia. Mengutip laporan Tempo yang membahas mengapa sampah plastik sulit dikurangi, penelitian yang dimuat dalam jurnal One Earth pada 19 Juni 2026 mencatat bahwa setiap tahunnya sekitar 20 juta ton plastik masuk ke dalam lingkungan hidup.

Masalah ini tidak hanya soal kebiasaan individu, tetapi juga mencerminkan ketidakmampuan sistem produksi, konsumsi, dan pengelolaan sampah dalam menahan laju kebocoran plastik ke ekosistem alam.

Efektivitas Larangan Kantong Plastik di Berbagai Negara

Penelitian tersebut juga mengevaluasi hasil penerapan larangan kantong plastik di berbagai belahan dunia. Sejak tahun 2003, lebih dari 30 negara di benua Afrika telah mengimplementasikan kebijakan pelarangan kantong plastik. Namun, bagi negara-negara yang belum mengikuti tren tersebut, seperti Mesir, Aljazair, dan Nigeria, kantong plastik masih menempati posisi tiga besar sebagai jenis sampah terbanyak di wilayah pesisir.

Yang menarik, hasil penerapan larangan tidak bersifat seragam di semua negara. Para peneliti mencatat bahwa di Maroko, Tunisia, Senegal, dan Kamerun, sampah kantong plastik tetap mendominasi bibir pantai meskipun pemerintah masing-masing negara telah mengadopsi kebijakan anti-plastik. Hal ini menunjukkan bahwa larangan saja tidak cukup tanpa dukungan sistemik lainnya.

Kompleksitas Masalah dan Solusi Terintegrasi

Menurut Agus, hampir seluruh produk makanan dan minuman masih mengandalkan plastik sekali pakai sebagai kemasan. Material ini umumnya tidak dirancang untuk penggunaan ulang maupun proses daur ulang yang efisien. Di sisi lain, pola konsumsi masyarakat yang mengutamakan kepraktisan dan kecepatan turut memperbesar volume sampah kemasan plastik dalam aktivitas sehari-hari.

Karakteristik fisik plastik yang ringan juga menjadi faktor penting. Material ini mudah terbawa aliran air menuju sungai, kemudian pesisir, dan akhirnya laut. “Peningkatan jumlah sampah kemasan plastik yang cepat dan beragam jenisnya tidak dapat diimbangi oleh kapasitas pengelolaan sampah di daerah,” ujar Agus.

Agus mengakui bahwa kebijakan pelarangan plastik sekali pakai tidak serta-merta menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Upaya tersebut harus dibarengi dengan pembangunan budaya pencegahan dan pengurangan sampah melalui komunikasi, informasi, dan edukasi. Selain itu, diperlukan penerapan pola produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, peningkatan kapasitas pengelolaan sampah di tingkat daerah, serta peralihan dari pendekatan ekonomi linier menuju ekonomi sirkular.

Dia juga menekankan urgensi penguatan implementasi Extended Producer Responsibility (EPR). “Agar produsen ikut bertanggung jawab terhadap kemasan pascakonsumsi; serta penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan akibat pengelolaan sampah yang buruk,” tuturnya.

Sudut Pandang Alternatif dari WALHI

Di sisi lain, terdapat pandangan berbeda dari Juru Kampanye Urban dan Kebijakan Tata Ruang WALHI Nasional, Wahyu Eka Styawan. Ia menilai bahwa kampanye kesadaran masyarakat tidak hanya kurang efektif, tetapi juga berpotensi dijadikan alat untuk mengalihkan perhatian. Menurut Wahyu, narasi “darurat sampah” selama ini sengaja digeser untuk menyudutkan konsumen sebagai satu-satunya penjahat lingkungan.

“Pendekatan moralistik ini gagal total karena menolak menyentuh akar masalah yang sebenarnya, yakni kegagalan struktural pada sistem produksi dan distribusi produk yang dipaksakan oleh industri kepada publik,” kata Wahyu kepada Tempo.

Pilihan Editor: Api dalam Sampah TPA Jatiwaringin. Dari Mana Asalnya?